ProRakyatOnLine,- Ketua Brigade 571 TMP Korwil Madura, Sarkawi, menuding Kegiatan Bimtek pengembangan kapasitas kepala Desa se Sumenep bermuatan politik, mengingat sebentar lagi masa kampanya pilkada 2024.
Saat ditemui Media, Sarkawi, mengaku, kalau kegiatan Bimtek dan pengembangan kapasitas kepala desa itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga banyak dugaan yang kurang sehat terhadap masyarakat desa setempat. Jelasnya
“Kegiatan Bimtek pengembangan kapasitas bagi kepala desa itu, kenapa harus ke Bandung, atas dasar apa dan inisiatif siapa, hal ini banyak keterlibatan oknom pejabat daerah yang ikut berperan dalam mensukseskan kegiatan tersebut.”
Kata Sarkawi, keterlibatan Camat dan ketua AKD Kabupaten dan AKD Kecamatan yang memiliki peran dalam mensukseskan kegiatan bimtek tersebut. Tegasnya
Sarkawi menyoal adanya anggaran transportasinya, karena kalau menggunakan dana DD jelas bermasalah dan tidak boleh, namun jika menggunakan uang pribadi saya pikir tidak bermasalah, namun tetap akan dicari kebenarannya. Ungkapnya
“Saya akan terus lakukan, kajian dan gelar materi terkait kegiatan Bimtek yang dinilai menghambur-hamburkan dana desa untuk kepentingan yang nilai kurang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.”
kata Sarkawi, sebanyak 328 Kepala desa yang ikut kegiatan Bimtek di Kota Bandung, ditambah dengan keterwakilan 27 Camat yang ada di Kab. Sumenep, dan para ASN lainnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Sumenep.
“Jadi, 328 Jumlah Kepala Desa yang ikut Bimtek di Bandung dengan 27 Camat yang ada di Kab. Sumenep, dan di tambah lagi dari Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) jadi, kurang lebih 400 peserta.”
Dijelaskan Sarkawi, Kegiatan Bimtek pada hari Jumaat tanggal 26 sampai 29 Juli 2024 bertempat di Hotel Aryadutta Bandung itu sangat tidak memberikan apresiatif warga Kab. Sumenep, baik di daratan maupun ke pulauan. Tegasnya
Ia menyampaikan, kegiatan Bimtek itu bermuatan politik, karena disana didatangi Bupati Kab. Sumenep yang ikut juga menyampaikan aspirasi untuk keterlangsungan Bimtek yang diselenggarakan tersebut.
“Kehadiran Bupati dalam kegiatan Bimtek pengembangan Kapasitas desa, menyita perhatian publik, kalau kegiatan itu ada unsur politik pilkada 2024.”
Bahkan, sambung Sarkawi, pihaknya akan terus mencari info terkait keberangkatan kepala desa, yang menggunakan dana anggaan Desa untuk kegiatan Bimtek di kota Bandung, apakah benar menggunakan dana DD atau uang pribadi. Tudingnya.
Selain itu pihaknya juga meminta agar Inspektorat Kab. Sumenep, melakukan pengawasan terkait kegiatan Bimtek tersebut, karena selain Kepala Desa ada juga Camat dan ASN dari DPMD Kab. Sumenep.
“Saya ingin penyalahgunaan kebijakan dan wewenang itu, diluruskan mengingat masing-masing daerah itu tidaklah sama terkait kebijakan dalam penggunaan dan penganggaran dana desa.”
Makanya kata Sarkawi, ayo semua menyambut kedatangan Kepala Desa dan Camat termasuk ASN pada Dinas Pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) kab. Sumenep yang akan tiba kembali ke Bumi Sumekar untuk dimintai pertangungjawabannya. Pungkasnya.
(Fay/ ER)
